Kepentingan di Balik Krisis Tibet

Oleh Mohamad Asrori Mulky
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.

Judul Buku: Revolusi Tibet;
Fakta, Intrik dan Politik Kepentingan Tibet-China-Amerika Serikat

Penulis : Nurani Soyomukti

Penerbit : Garasi, Yogyakarta

Cetakan : I, Mei 2008

Tebal : 136 halaman

Tibet adalah negeri para biksu yang kerap mengajarkan kedamaian dan cinta-kasih. Namun, kali ini, dunia dikejutkan oleh sikap anarkisme para biksu, 10 Maret 2008 lalu. Para biksu yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, malah justru membuat onar di negeri yang mendapat julukan ”negeri atap dunia” itu.

Fenomena tersebut akhirnya mengundang pertanyaan besar, ada apa di balik aksi para biksu Tibet? Apakah aksi mereka murni untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat Tibet sendiri, yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Cina? Atau memang, aksi mereka sepenuhnya ditunggangi kepentingan pihak lain, seperti AS dan Cina, di mana keduanya sejak lama berhasrat memiliki kekayaan dan keasrian bumi Tibet?

Buku ”Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet, Cina, dan Amerika Serikat” karya Nurani Soyomukti ini menganalisa berbagai kekuatan politik dan kepentingan yang bermain di negeri para biksu itu, khususnya AS dan Cina sendiri. Oleh karenanya, buku ini memberikan analisa yang objektif dan menyeluruh mengenai kasus Tibet, yaitu dengan cara melihat Tibet dari berbagai aspek, kepentingan dan kekuatan politik yang bermain di sana.

Sejak peristiwa 10 Maret 2008 lalu, bahkan 49 tahun sebelumnya (1959) tarik menarik kepentingan antara AS dan Cina terlihat begitu jelas dan memanas. Ketika terjadi demonstrasi peringatan Pemberontakan Tibet yang dilakukan sebagian besar biksu, secara spontan Cina memberikan reaksi yang cukup keras. Pada saat itulah AS membesar-besarkan perlakuan Cina dan menganggapnya bentuk ”represif” dan ”melanggar HAM”.

Selain itu, AS juga diduga telah mempelopori kampanye ”Boikot Olimpiade Beijing” 2008. Hal ini dilakukan agar Olimpiade 2008 Beijing gagal hingga mencoreng reputasi Cina di hadapan masyarakat internasional. Dengan begitu, Cina akan mendapat cemoohan dan kritikan.

Dalam kasus Tibet ini, media juga ikut memblow-up secara besar-besaran. Dalam pemberitaanya, Cina lebih ditempatkan sebagai pihak tertuduh, sementara pihak demonstran Tibet mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Padahal, para demonstran sendiri dalam aksinya melakukan tindakan anarkis; pembakaran, penganiayaan, dan pengrusakan terhadap sejumlah rumah dan toko milik non-etnis Tibet. Bahkan aksi tersebut berujung pada penyerangan etnis non Tibet pada tanggal 14 Maret.

Dalam konteks ini, peran media dalam pemberitaan sangat merugikan pihak Cina. Sehingga muncul keyakinan dogmatis bahwa dalam sejarah Tibet, mereka selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Cina. Bila citra ini yang muncul di permukaan, maka AS dengan sendirinya mendapat keuntungan. Seakan-akan AS dengan sepenuh idealismenya membantu dan membela HAM di Tibet. Padahal dalam sejarah perjuangan HAM AS selalu bermakna standar ganda. Pasti teselip kepentingan yang keji di dalamnya.

Sebagai negara yang menjadi raksasa di kawasan Asia, Cina dianggap sebagai negara yang mengancam mada depan AS. Maka kasus tibet ini dijadikan momen oleh AS untuk menggulingkan pamor Cina dalam kancah dunia. Karenanya, AS sejak awal berusaha berada di pihak Tibet dan tak henti-hentinya membantu perjuangan rakyat Tibet melepaskan diri dari Cina, mungkin kalau Tibet merdeka AS akan dapat masuk ke wilayah itu untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya.

Yang menjadi kekhawatiran penulis buku ini, bahwa hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang diupayakan rakyat Tibet adalah harga mati dalam politik pergaulan antar bangsa. Tetapi apakah setelah Tibet merdeka akan terjadi pemenuhan hak-hak rakyat Tibet. Atau jangan-jangan setelah Tibet lepas dari Cina, modal AS akan masuk sehingga segala kandungan bumi Tibet menjadi milik modal internasional, aset medis tradisional Tibet akan menjadi hak paten kapitalis farmasi, atau kedepannya pandangan ekologis Buddhisme akan enyah oleh ideologi ekploitatif kapitalisme neoliberal yang akan dipaksakan Amerika Serikat.

Singkatnya, kemungkinan-kemungkinan terburuk inilah yang harus diwaspadai masyarakat Tibet. Jangan sampai keluar dari mulut macam, masuk mulut buaya.

Judul Buku: Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!

Penulis: Mohammad Amien Rais

Penerbit: PPSK Press (Yogyakarta)

Cetakan: 2008

Tebal: XV + 298 halaman

Di usia 10 tahun Reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Mohammad Amien Rais, tokoh reformasi menerbitkan buku ‘Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!’ yang isinya gugatan atas seluruh kinerja pemerintahan SBY-Kalla yang dinilainya pro-asing. Mantan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ini sadar bahwa kritik pedasnya tentu akan membuat gerah pemerintah. Walau demikian ia siap menerima segala konsekuensinya.

Sebagai intelektual sejati, Amien tak rela melihat nasib bangsa berada dalam ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan praktek penyelewengan kekuasaan yang makin parah. Melalui buku ini, Amien mencoba menjawab persoalan di atas dengan harapan dapat membuka mata hati dan pikiran pemerintah mengenai fenomena tragis yang sebenarnya terjadi di dalam negeri ini.

Mantan Ketua MPR RI ini dengan berani membeberkan sejumlah persoalan kebangsaan kita, seperti tumpukan hutang mencapai 148 miliar dollar AS, jumlah penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak terkena gizi buruk, 72 persen hutan Indonesia rusak, penanaman modal yang pro-asing, dan cengkeraman kekuatan asing yang menguasai aset-aset nasional (46,8 % laut dan lebih dari 50 % perbankan nasional dikuasai pihak asing, pembajakan telekomunikasi, dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Singapura yang telah merugikan Pertahanan Keamanan Indonesia).

Pembajakan aset negara yang dilakukan pihak Asing ini mengingatkan kita pada sejarah kolonialisme VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) tiga abad lalu yang berhasil mengeruk seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia (waktu itu masih bernama Nusantara). Kini, sejarah itu seakan terulang kembali dalam bentuk dan wujudnya yang berbeda, dengan apa yang disebut sebagai imperialisme modern atau VOC modern yang dikemas dengan isu-isu globalisasi.

Amien menganalogikan VOC modern saat ini dengan tiga lembaga internasional yang dianggapnya sebagai imperialis negara-negara dunia ketiga, yaitu IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank), dan WTO (World Trade Organization). Tiga institusi pilar dunia ini nantinya akan menopang gerak laju globalisasi dengan berideologikan Washington Consensus (Konsensus Washington). Amerika, menurut Amien, dengan tiga tangan globalisasinya itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional—sekalipun tidak sama rata—ke dalam satu sistem pasar bebas tunggal (hlm 16).

Mereka membuat kontrak ekonomi dengan negara-negra berkembang yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, salah satunya adalah Indonesia, untuk diperas dan dieksploitasi. Di bawah kekuatan korporasi yang ditopang kekuatan politik internasional, mereka mampu mengendalikan dan menundukan negara-negara berkembang, di mana ketika ada negara yang masuk akan terasa sulit untuk ke luar dari kekuatan cengkeramanya.

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia harus melakukan renegosiasi atas perjanjian kontrak pengelolaan pertambangan yang telah ditandatanganinya. Karena kontrak ini dinilai merugikan Indonesia dan menguntungkan para korporasi asing. Karena bagaimana-pun juga setiap perjanjian yang menghisap kekayaan negara demi kepentingan segelintir orang saja, hakikatnya adalah mental penjajah.

Agar bangsa ini terlepas dari jerat pihak asing, Amien menyeru seluruh bangsa Indonesia untuk menemukan kembali nasionalismenya yang hilang. Jangan sampai nasionalisme kita hanya bergelora pada penampilan luarnya saja, tanpa menyentuh persoalan inti dari sebuah bangsa. Amien menyontohkan nasionalisme olah raga, yaitu ketika PSSI melawan kesebelasan asing di Kejuaraan Piala Asia tahun 2007 lalu. Gemuruh riuh teriakan dan tepuk tangan pendukung tim Merah Putih seolah-olah akan meruntuhkan Stadion Istora Bung Karno.

Tapi di saat bersamaan kita lupa, mengabaikan nasionalisme politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, pendidikan, dan nasionalisme bidang kehidupan lainya. Karena tanpa mengintegrasikan seluruh nasionalisme ini, kita akan kehilangan rasa kemandirian, kebangsaan, dan jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Nasionalise olah raga bukan nasionalisme yang sebenarnya, ia bersifat simbolik dan hanya dapat dilihat orang dari luarnya saja.

Oleh karena itu, Amien mengibaratkan bangsa ini laksana rumah besar di pinggir jalan raya. Agar kelihatan cantik dan nyentrik kita malah berpikir bagaimana pagar rumah kita selalu terlihat bersih, mengkilat, dan tak berdebu. Namun ketika seluruh perabotan rumah tangga, bahkan istri dan anak-anak kita dicuri, kita malah diam saja. Begitulah sikap bangsa kita yang merelakan kekayaan alamnya diambil oleh pihak asing.

Maka, langkah mendesak untuk menyelamatkan Indonesia menurut Amien, pertama, mencari pemimpin alternatif yang bebas dan independen, berwawasan nasional dan internasional, serta diisi oleh kaum muda. Dan kedua, pemerintah seharusnya berani bertindak untuk melepaskan diri dari kekuatan korporasi asing dan membangun hubungan dengan negara-negara lainnya sebagai partner, bukan sebagai budak.

Di akhir buku ini, Amien mengingatkan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap merujuk pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah disepakati sejak awal berdirinya negara Indonesia. Yang kesemuanya telah disusun dalam lagu kebangsaan, simbol bendera Merah Putih, Bhineka Tunggal Ika, sumpah Sapta Marga bagi kalangan Polri dan TNI, serta nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila.

Buku ini penting dibaca, terutama oleh para pemerintah, politisi, birokrat, mahasiswa, dan seluruh anak bangsa Indonesia. Karena memberi penyegaran dan membuka lebar-lebar mata hati dan pikiran kita mengenai persoalan kebangsaan yang selama ini mungkin kita belum mengetahuinya. Dengan memahami buku ini, moga nasionalisme kita tetap bergelora hingga dapat mengembalikan kemandirian bangsa yang hilang.

Oleh Mohamad Asrori Mulky
Analis Religious Freedom Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta

Islam adalah agama setiap zaman, kata Tariq Ali. Dengan begitu, pemahaman terhadapnya harus sesuai dengan konteks dan kondisi yang sedang dihadapi umat manusia. Sebab, tanpa upaya kontekstualisasi pesan keagamaan, agama akan menjadi kaku, dicibir dan tak menutup kemungkinan ditinggalkan banyak pemeluknya.

Pernyataan Tariq Ali di atas menurut hemat penulis dimaksudkan bahwa tafsir dan pemahaman terhadap agama dimungkinkan sampai kapan pun. Islam tidak akan sesuai dengan zamannya bila tafsir atas realitas yang tengah dihadapi umat Islam tidak dimungkinkan. Sebaliknya, jika tafsir atas paham agama terus diperbarui, maka agama akan menjadi tetap kontekstual dan relevan sampai kapanpun (sholihun likulli zamanin wa makanin).

Kemungkinan tafsir agama atas zamannya tidak saja menjadikan agama tetap relevan, tapi juga menginginkan tatanan sosial yang lebih harmonis, dinamis, berkembang, dan terus berevolusi. Karena itu, sejatinya tafsir tidak bersifat tunggal, monolitik, dan seragam, akan tetapi plural, beragam dan multitafsir.

Munculnya keragaman dan perbedaan dalam pemahaman agama selama ini: ada Islam fundamental, moderat, revivalis, liberal, dan beragam mazhab keagamaan dalam fikih seperti mazhab Abu Hanifah, Maliki, Hambali, Syafii, dan Ja'fari, semuanya menunjukkan bahwa tafsir melekat pada diri agama itu sendiri.

Oleh karena itu, obsesi sebagian kelompok untuk menunggalkan tafsir merupakan upaya yang mustahil untuk dilakukan. Parahnya lagi, penunggalan tafsir yang mereka inginkan tidak sekadar pada wilayah keagamaan, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, seni, politik, ekonomi, dan budaya.

Yang lebih berbahaya, kata Fazlurrahman, cendekiawan Muslim asal Pakistan, tafsir yang bersifat tunggal akan mengarah pada pengekangan terhadap kebebasan berpikir, penyempitan makna, dan kejumudan. Sehingga, klaim-klaim kebenaran, sikap "sok suci", dan paling benar sendiri akan sering bermunculan. Kata-kata kafir dan murtad akan sering dialamatkan pada kelompok lain. Dan, pada akhirnya, sikap ekslusif seperti inilah yang akan mengarahkan pemeluknya pada aksi-aksi kekerasan dan anarkisme.

Kekerasan antarsekte di Irak misalnya, yaitu antara Sunni dan Syiah di mana tak jarang mengakibatkan ratusan korban jiwa melayang dari kedua belah pihak, merupakan akibat dari sikap ingin menang dan benar sendiri. Begitu juga sikap pemerintah Taliban yang memaksakan penerapan syariat Islam secara radikal pada penduduk Afghanistan.

Dalam konteks Indonesia, dapat kita perhatikan beberapa kasus kekerasan yang berlatar keagamaan, seperti pemukulan yang dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AK-KBB) di Tugu Monas, 1/06/08, yang lalu, makin membuktikan dari bahaya tafsir tunggal.

Sekali lagi, hal demikian bisa terjadi diakibatkan karena perbedaan tafsir. Tafsir-tafsir keberagamaan yang muncul di masyarakat kita lebih banyak berasal dari satu arah, yaitu tafsir dari lembaga keagamaan tertentu yang bersifat tunggal dan mengikat. Perlu diketahui, tafsir yang bersifat mengikat akan melemahkan kreativitas umat untuk berkarya, mencipta, dan melahirkan pemahaman baru.

Selain itu, tafsir keagamaan yang ada juga terlalu berorientasi pada pemahaman keagamaan yang bersifat vertikal dan legal-formal. Artinya pemahaman keagamaan yang dipupuk adalah yang berhubungan dengan ibadah ritual, doktriner, dogmatis, dan berhubungan dengan kesadaran langit (ketuhanan) belaka. Sehingga model tafsir seperti ini kerap melupakan problematika sosial yang sedang dihadapi umat manusia. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan penyelewengan lainya dianggap bukan tanggung jawab agama.

Sementara itu, tafsir-tafsir lain yang dilakukan secara radikal dan kreatif kadangkala sering ditolak kemunculannya dengan berbagai alasan yang dipaksakan. Padahal, sebuah kebenaran tafsir keagamaan tidak serta-merta muncul dari satu sisi, namun harus digali dari berbagai segi dan perspektif.

Sebuah tafsir tunggal akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan pada pesan agama yang awalnya bertujuan mulia, yaitu sebagai pembawa kedamaian, kerukunan, cinta-kasih, dan persaudaraan.

Umat beragama harus menyadari, apalagi dalam konteks Indonesia yang plural ini, bahwa memaksakan tafsir tunggal pada seluruh masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk ini tidak mungkin dilakukan sampai kapan pun. Tafsir yang bersifat plural, inklusif, dan beragamlah yang cocok untuk bangsa kita ini.***