Melirik Genre Novel Arab

Dimuat di Koran Jakarta, 18 Oktober 2008

Oleh Mohamad Asrori Mulky

Judul Buku Araba dalam Novel

Penulis Roger Allen

Penerbit e-Nusantara

Cetakan I, Juli 2008

Tebal xii + 180 halaman

Di dunia Arab, novel telah menjadi kajian utama dari berbagai macam studi, namun secara kualitas maupun kuantitas jumlah studi semacam ini masih belum bisa menyamai kajian-kajian mengenai puisi. Barangkali bisa dikatakan bahwa kecenderungan ini merupakan cermin dari rasa cinta bangsa Arab kepada puisi yang telah tumbuh sejak masa awal kemunculan sastra hingga masa kita sekarang.

Namun, seiring perkembangan zaman yang terus berubah, dan kondisi politik, ekonomi, juga budaya Arab semakin maju, maka tak heran jika pada periode sekarang ini kita banyak menyaksikan ekspansi tema-tema yang luar biasa dalam novel-novel Arab. Apalagi Dunia Arab masa kini sudah mulai percaya diri dan masyarakatnya banyak yang berpendidikan tinggi.

Meninjau perkembangan novel di dunia Arab, buku “Arab dalam Novel” karya Roger Allen ini, memberikan kesimpulan menarik bahwa ternyata kesusastraan, khususnya novel-novel Arab dengan beragam tema dan genrenya sedang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Masa kedewasaa dan pertumbuhanya terjadi sejak Perang Dunia II. Buku ini juga secara sistematis memberikan uraian panjang lebar mengenai definisi dan asal-usul novel, awal perkembangan tradisi novel Arab, hingga periode kematangan novel-novel Arab masa kini.

Tak hanya itu, dalam buku ini juga, Roger memberikan analisis kepada kedelapan novel yang dianggapnya sebagai ilustrasi mengenai tradisi novel Arab kontemporer. Kedelapan novel itu merupakan karya yang ia kagumi di masanya, dan merupakan bahan yang tepat bagi pendekatan intristik. Sebut saja misalnya; Tsartasara Fauqa al-Nil karya Najib Mahfud, Ma Tabaqqa Lakum karya Ghassan Kanafani, ‘Awdat al-Thaair ila al-Bahr karya Halim Barakat, dan Ayyam al-Insan al-Sab’a karya Abdul Hakim Qasim.

Sebelum nama-nama sastrawan di atas berkibar di dunia sastra Arab, kita mengenal nama-nama tersohor seperti Taha Husein, Abbas Mahmud al-‘Aqqad, dan Taufik al-Hakim. Mereka adalah sastrawan besar Arab yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Kehadiran mereka tidak saja ikut meramaikan dunia sastra, tapi juga telah menandai akan adanya peningkatan ketertarikan pada genre novel.

Bagi Roger perkembangan novel Arab sangat menakjubkan. Dalam rentang waktu satu tahun saja (sekitar tahun 1939) kita dapat menyaksikan beberapa penerbitan novel di dunia Arab. Taufik Yusuf Awwad dengan Ar-Raghif-nya (Roti)-nya yang diterbitkan di Libanon, Dhu al-Nun Ayub dengan al-Duktur Ibrahim-nya (Dokter Ibrahim) diterbitkan di Irak, dan di Mesir diterbitkan ‘Abats al-Aqdar (Cemoohan Takdir) karya Naguib Mahfoud. Pada tahun 1930-an, ketiga penulis ini dianggap oleh para kritikus sastra telah menampilkan eksperimentasi yang berbeda dari para pendahulunya, baik di tingkat lokal maupun dalam wilayah dunia Arab, dan menunjukan tekhnik yang baru dalam novel mereka.

Maka, tak heran bila di Indonesia sendiri, kita tidak saja mengenal Naguib Mahfoud dengan gang-gang Kairo yang sempitnya, perempuan yang marah seperti Nawal el-Saadawi dan Fatimah Mernissi, puisi melankolinya Gibran Khalil Gibran, atau kontroversialnya Taha Husein. Tapi juga, belakangan ini, pembaca Indonesia disambangi novel-novel cinta Ihsan Abdel Qudous, novel Islami dari Naguib Kaelany, dan juga Tarig Ali dengan novel tetralogi semi sejarah Kitab Salahuddin. Hal demikian, tentunya menambah khazanah bagi novel-novel Arab.

Menariknya, novel, bagi para penulisnya tidak melulu dijadikan sebagai karya mati, yang tidak bisa memberikan apa-apa bagi perubahan sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, novel dijadikan sebagai alat kritik bagi penguasa otoriter, dunia yang semu, perilaku yang dzolim, dan segala hal yang dianggap bertentangan dengan martabat, moral dan etika kemanusiaan.

Tidak dipungkiri bahwa novel merupakan sebuah kajian yang sangat kompleks, sedangkan dunia Arab mencakup wilayah geografis yang amat luas. Sehingga dengan demikian karya ini mau tidak mau hanya bisa menjadi sebuah pengantar saja. Kajian yang lebih luas dan serius perihal novel Arab, perkembangan dan fitur dasarnya, masih perlu ditulis dan dikaji kembali.

Peran Kalla dalam Perdamaian Aceh

Oleh Mohamad Asrori Mulky

Judul Buku Kalla dan Perdamaian Aceh

Penulis Fachry Aly, Suharso Monoarfa dan Bahtiar Effendy

Penerbit Lspeu Indonesia

Cetakan I, Juli 2008

Tebal xiii + 313 halaman

Perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah Jakarta dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya dapat tercapai dengan sempurna, setelah Indonesia berada di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Pernyataan ini tentunya tidak mengada-ada. Terhitung sejak pemerintahan Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-20001) hingga Megawati Soekarnoputri (2001-2004), pintu dialog penyelesaian damai untuk Aceh memang sudah dibuka lebar-lebar. Namun, hasil yang sempurna belum tercapai.

Pertanyaanya, mengapa beragam upaya yang coba dilakukan para presiden pendahulu sebelum SBY-JK—dari Bavois Agreement yang melahirkan “Jeda Kemanusiaan” hingga “Darurat Militer”—tidak membawa hasil yang maksimal?

Buku “Kalla & Perdamaian Aceh” ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana proses perdamaian Aceh dapat terlaksana dengan nyata. Kuncinya hanya satu, pemerintahan SBY-JK lebih menggunakan pendekatan persuasif ketimbang kekuatan militer. Sebab, menempuh jalan militer bukan solusi tepat, apalagi dalam situasi konflik seperti Aceh. Karena itu, hemat penulis, buku ini penting untuk dijadikan referensi, terutama bagi negara-negara yang masih mengalami perang saudara.

Lebih lanjut, buku ini juga memetakan dengan gamblang bagaimana para presiden sebelum SBY-JK mencari solusi damai di tanah Rencong itu. Pada pemerintahan Habibie misalnya, memang kekuatan-kekuatan sosial-politk di pusat (Jakarta) hampir semuanya terkonsilidasikan untuk mendukung penyelesaian konflik Aceh secara damai. Namun, proses ini terhambat, karena pergulatan politik di Jakarta sendiri. Alhasil, hingga akhir pemerintahanya, Habibie hanya mampu meletakan dasar struktur wacana, bahwa jalan damai bagi konflik Aceh merupakan cara terbaik daripada jalan militer.

Optimisme struktur wacana perdamaian itu kian memuncak ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi presiden. Untuk menyelesaikan persoalan Aceh, Gus Dur meminta bantuan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai mediator. Hasilnya adalah terbentuknya Bavois Agreement, sebuah resultante perundiangan Republik Indonesia dengan GAM yang berlangsung di Bavois, Swiss pada 27 Januari 2000. “Jeda Kemanusiaan”—sebuah upaya mengakhiri penderitaan rakyat dengan menghentikan konflik besenjata antara RI dan GAM—yang menjadi bahasa politik Gus Dur juga tidak membawakan hasil.

Sementara pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan yag ditempuhnya lebih mengarah pada titik ektriem lagi, kekuatan militer. Melalui keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 yang ditandatangani pada 19 Mei, Presiden Megawati telah menggunakan pendekatan militer dengan “bungkus” Darurat Militer. Hal ini ia lakukan, karena segera setetelah disadari bahwa “jalan damai” tak lagi dimungkinkan, maka pendekatan cara militer, sebagaimana telah menjadi wacana dominan dalam penyelesaian konflik Aceh waktu itu, adalah sesuatu yang tak dapat dielakan.

Namun, hasil yang konklusif mengenai perdamaian Aceh baru terlaksana dengan baik ketika SBY-JK diberikan mandat untuk memimpin negeri ini. Buku ini lebih banyak menyoroti peran Kalla ketika proses damai itu terjadi. Dengan wewenang puncak sebagai wakil presiden, kekuatan kata atau kalimat yang tepat serta logika kalkulatif yang selama ini menjadi prinsip kerja Kalla, ditransformasikan menjadi kekuatan dahsyat.

Melalui cara di atas, Ia menawarkan empat hal ketika proses damai itu dilakukan; Pertama, perundingan harus dilakukan dengan rahasia. Kedua, dalam memilih dan menetapkan juru runding dari pihak Jakarta, Kalla memilih orang yang tidak berasal dari kaum diplomat profesional, melainkan mereka yang berpengalaman mengatasi konflik kemasyarakatan dan mengenal seluk beluk Aceh. Ketiga, perundingan tersebut harus bersifat langsung dengan menghadirkan dua belah pihak. Dan keempat, agar perundingan itu terpantau dengan ketat dan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan, Kalla sendiri mengambil tongkat komandan dari Jakarta.

Dan tampaknya pengawasan kalla begitu detail dan baik sehingga membawakan hasil yang memuaskan, terciptanya jalan damai di Aceh.

Tokoh Islam Bicara Universalisme

Oleh Mohamad Asrori Mulky

Judul Buku : Islam & Nilai-Nilai Universal;

Sumbangan Islam dalam Pembentukan Dunia Plural

Penulis : Nurcholis Madjid, Shirin Ebadi, Soheib Bencheikh, dkk

Pengantar : M. Syafi’I Anwar

Penerbit : International Center for Islam and Pluralism (ICIP)

Cetakan : I, Juli 2008

Tebal : xxxiv + 113 halaman

Harga : Rp. 26000

Setelah tragedi mengerikan 11 September 2001, konflik antara Islam dan Barat semakin meruncing dan mendapatkan momentumnya. Barat menuduh Islam sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu, yang telah menelan ribuan nyawa manusia tak berdosa. Sementara Islam, melalui Al-Qaeda dan gerakan radikal Islam lainya, menyebarkan pesan ke seluruh dunia yang menyetankan Barat sebagai musuh Islam dan menuduhnya sebagai penyebab semua penderitaan di dunia Muslim.

Retorika kebencian Barat terhadap Islam, dan juga sebaliknya, seakan meneguhkan tesis Samuel P. Huntington tentang ‘Benturan Peradaban’ yang terjadi antara Islam (Timur) dan Kristen (Barat). Dalam “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” (1996), Huntington dengan tegas menyatakan, bahwa konflik antara dunia Barat dan dunia Islam adalah suatu hal yang tak dapat dihindari. Tarik menarik kepentingan antara kedua peradaban besar itu akan selalu menciptakan ketegangan dan kekerasan, kapan dan dimana pun.

Pasca 11 September 2001, Islam menjadi agama yang tertuduh, kata Akbar S. Ahmed. Islam dianggap sebagai agama teror, tempat di mana para teroris di seluruh dunia dapat mengaktualisasikan kehendaknya dengan cara kekerasan. Islam dianggap sebagai agama yang tidak berpihak pada demokrasi, di mana setiap kebijakan yang dikeluarkan negara-negara Muslim selalu mengarah pada otoriterianisme dan totaliterianisme. Islam juga dianggap sebagai agama yang tidak membela Hak Asasi Manusia (HAM), di mana harkat dan martabat perempuan selalu dinistakan dan harga dirinya kerap dicampakan.

Pertanyaanya, apakah Islam seburuk yang Barat bayangkan, bahwa Islam agama teroris, tidak sesuai dengan demokrasi, dan tidak membela HAM?

Tentunya, Islam tidak sekeji yang mereka bayangkan. Untuk membuktikan itu, Gallup World Poll melakukan riset terhadap warga yang tinggal di lebih dari 25 negara berpenduduk mayoritas muslim. Riset paling akbar yang dilakukan Gallup terhadap Muslim kontemporer ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, antara 2001 hingga 2007. Hasilnya menyatakan, bahwa Islam bukan agama teroris, Islam sesuai dengan demokrasi, dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

Senada dengan itu, buku “Islam dan Nilai-Nilai Universal” ini, juga ingin memberikan jawaban terhadap tuduhan Barat yang cenderung memojokan umat Islam. Dikatakan, bahwa Islam adalah agama universal (rahmatan lil ‘alamin). Keuniversalan Islam terletak pada nilai-nilai pluralitas seperti; kesetaraan, keadilan, kebebasan, kelembutan, kasih-sayang dan cinta-kasih. Ini berarti, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan, terorisme, dan pembunuhan terhadap manusia. Cinta dan kasih sayanglah yang menjadi prinsip dasar dari ajaran Islam itu sendiri.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa tokoh Muslim ternama, seperti A. Syafi’i Ma’arif, Azyumardi Azra, Franz Magnis-Suseno, Lily Zakiyah Munir, Nurcholish madjid, Shirin Ebadi, dan Soheib Bencheikh, pada seminar internasional “Islam and Universal Values: Islam’s Contribution to the Contruction of a Pluralistic World”, yang diselenggarakan oleh International Center for Islam and pluralism (ICIP) bekerja sama dengan keduataan Swiss, di Jakarta pada maret, 2004.

Masing-masing pembicara memberikan pandangan mengenai Islam dan nilai-nilai universal dengan tema dan pembahasan yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitasnya. Shirin Ebadi misalnya, menguraikan isu hak asasi manusia dan dunia Islam. Ia menunjukan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan hak asasi manusia. Lebih lanjut ia menyatakan, Islam adalah agama persahabatan dan kesetaraan, mengingat bahwa dalam ajaran Islam, semua manusia sama di mata Allah.

Nurcholish Madjid (cak Nur) memaparkan toleransi dalam Islam. Baginya Islam adalah agama yang toleran dan ramah. Prinsip ini diyakininya sebagai modal utama untuk dilakukanya dialog antar agama dan peradaban. Sementara itu, Syafi’I Ma’arif, untuk mengembalikan keutuhan dan keharmonisan dunia, khusunya antara Islam dan Barat, ia ingin menghapuskan paradigma lama ‘kami’ melawan ‘mereka’ (us vs them). Baginya, paradigma ini merupakan akar dari segala ketegangan dan permusuhan yang terjadi antara dunia Islam dan Barat.

Dimuat di Koran Jakarta, 20 Agustus 2008

Judul Buku : The True Life of Habibie; Cerita di Balik Kesuksesan

Penulis : A. Makmur Makka

Penerbit : Pustakan IIMaN

Cetakan : 1, Juni 2008

Tebal : xii + 456

Untuk mengenal seseorang lebih dekat, termasuk tokoh dunia dan nasional sekali-pun, berteman atau membaca riwayat hidupnya merupakan cara yang epektif untuk dilakukan. Buku A. Makmur Makka “The True Life of Habibie; Cerita di Balik Kesuksesan” ini adalah upaya maksimal dari sang penulis untuk mengenal siapa sebenarnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie itu.

B.J. Habibie adalah anak ke empat dari delapan bersaudara, dari suami istri Alwi Abdul Jalil Habibie dengan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, kota yang berjarak 155 km dari Ujung-Pandang. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, Habibie adalah anak yang pendiam, jujur, dan suka membaca buku. Ia mempunyai istri, yaitu Hasri Ainun Besari.

Semasa mengenyam dunia pendidikan, dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, Habibie terhitung sebagai murid yang baik dan berprestasi. Kecenderunganya pada ilmu-ilmu eksak, seperti matematika dan mekanika, menjadikan ia makin disenangi guru dan teman-temanya. Semua orang mengakuinya sebagai anak yang pintar, jenius, enerjik, berani, ramah, dan santun. Habibie adalah figur yang memiliki cita-cita besar. Cita-cita sejak kecilnya adalah “membuat kapal terbang”—yang dikemudian hari, yaitu sekarang cita-cita itu terwujud dengan baik.

Di Indonesia, Habibie adalah tokoh nasional yang sangat fenomenal. Dari orang tua hingga anak kecil semua mengenalnya. Namanya kerap menggetarkan orang yang mendengar, kepintaran dan kejeniusannya tak jarang membuat kagum banyak orang. Hingga para orang tua selalu mengidam-idamkan agar anaknya kelak menjadi seorang B.J. Habibie yang ahli dalam bidang tekhnologi agar dapat membuat kapal terbang.

Atas kejeniusan dan keahlianya dalam bidang tekhnologi, Habibie sering mendapat penghargaan dari luar negeri. Tercatat, banyak dari lembaga-lembaga berprestasi di dunia menganugerahkan dan menerima putra Indonesia ini sebagai kehormatan, antara lain “Gesseleschaft fuer Luft und Raumfahrt” (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerma Barat tahun 1983 yang menerimanya sebagai anggota kehormatan.

Ia juga diterima sebagai (fellow) “The Royal Aeronautical Society” London, Inggris, pada tahun 1983, angggota “The Royal Swedish Academy of Angineering Sciences” Swedia pada bulan Mei 1985, anggota “Academie Nationale de I’Air et de I’Espace”, Prancis bulan Juni 1985. Habibie juga mendapatkan Award Von Karman dari ICAS tahun 1992, setara Hadiah Nobel dalam dunia dirgantara. Edwar Warner Award dari ICAO diterima pada tahun 1994. sebelumnya, Februari 1986 ia diangkat menjadi anggota “The US Academy of Engineering” pada suatu upacara yang angung dan terhormat.

Namun demikian, kiprah Habibie tidak terbatas pada dunia ilmu dan tekhnologi saja, dalam panggung politik nasional-pun, ia juga memainkan peranan penting, yaitu pernah menjadi Wakil dan Presiden Republik Indonesia yang ke-3, menggantikan Presiden Soeharto waktu itu.

Terhitung sejak tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi, yang mengakibatkan ekonomi Indonesia menunjuk pada titik minus 5%, dan sebulan kemudian turun drastis menjadi minus 15%. Hal ini berakibat pada melonjaknya penduduk miskin menjadi 101 juta orang. Krisis ekonomi juga berakibat pada melonjaknya nilai tukar rupian mencapai Rp 10.000 per US$, pendapatan dari sektor minyak tidak lagi menjadi sumber pemasukan, dan kurangnya persediaan beras sampai 1,3 juta ton sehingga bahan-bahan makanan yang tersedia harganya tidak terjangkau oleh rakyat.

Dalam situasi bangsa seperti itulah Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3, tepatntnya setelah Presiden Soeharto memutuskan untuk berhenti dari jabatanya sebagai Presiden RI atas desakan mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam gerakan reformasi. Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.10, Habibie mengucapkan sumpah sebagai Preisden RI yang disaksikan banyak pihak.

Waktu itu, tugas mendesak Presiden Habibie adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Maka dengan segera ia menghimbau kepada seluruh Kabinet Reformasi Pembangunan-nya untuk melakukan percepatan reformasi dalam segala bidang, politik, ekonomi, keamanan, dan juga hukum.

Demikianlah sekilas mengenai Habibie yang kita kenal. Untuk lebih dalam mengenalnya, buku ini penting untuk dikonsumsi.

Oleh Mohamad Asrori Mulky,
Analis Religious Freedom Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.

Sebagai tata nilai yang menyeluruh, agama sejatinya tidak dipahami sebagai doktrin mati. Tapi sebagai prinsip-prinsip yang hidup, bisa dibaca, dan dilaksanakan secara kontekstual, kapan dan di mana-pun. Dengan begitu, keuniversalan dan keotentikan sebuah agama akan terus tetap terjaga, tidak termanipulasi, apalagi lapuk terkena hantaman zaman.

Pengontekstulisasian pesan keagamaan ini dianggap penting untuk diwujudkan, terutama dalam kaitanya dengan kondisi umat Islam yang sampai saat ini masih terperangkap dalam pusara dogmatisme dan fanatisme agama. Betapa tidak, kini, petuah ulama lebih dijadikan titik tolak kebenaran, dan perilakunya sebagai standar keimanan. Sementara daya kritis yang menjadi tuntutan dalam beragama dipandang sebagai yang tabu dan harus dihindari.

Maka tak heran, bila umat beragama makin terperosok ke dalam jurang taklid buta, di mana hal ini akan berimplikasi buruk pada pemahaman agama itu sendiri. Ajaran agama dianggap sesuatu yang tetap dan final, tidak bisa dirubah apalagi ditafsir kembali sesuai dengan kondisi zaman. Sebagai contoh, konsep jihad yang sejak semula berarti ‘pertahanan’ untuk menepis serangan musuh, malah dipahami sebagai ‘agresi atau perang fisik’. akibatnya, dengan dalih jihad, penyerangan, pemukulan, dan penganiayaan yang dilakukan sebagian kelompok terhadap kelompok lain dianggap sah dan benar.

Ayat-ayat jihad (perang) yang tersurat dalam alquran sering dijadikan alat legitimasi untuk menyerang umat lain. Seakan-akan alquran mengabsahkan sikap permusuhan, di mana yang satu dengan yang lainya saling diperhadapkan dan dipertentangkan. Jika demikian, berarti, umat beragama telah mengganti kemahakasihan Tuhan dan kerahmatan-Nya dengan kebengisan, kekejaman, dan kebiadaban. Maka, pada titik inilah konsep jihad harus dimaknai kembali dengan sesuatu yang manusiawi dan mengandung kemaslahatan.

Melihat kenyataan ini, kita sebagai umat yang beragama bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali roh agama, yaitu dengan cara melakukan reinterpretasi, pengontekstualisasian pesan agama, dan ijtihad. Singkatnya pembaruan dalam tafsir agama mesti terus dilakukan.

Ijtihad

Mohamad Iqbal dalam ‘Reconstructions of Religious Thought in Islam’ menegaskan bahwa inti pergerakan dalam Islam adalah Ijtihad. Dengan melakukan ijtihad pembaruan pemikiran dalam agama dimungkinkan. Dengan ijtihad segala nilai didobrak, didekonstruksi, dihancurkan, lalu disusun dan dibangun kembali. Tak ada yang mapanan dan permanen dalam pemahaman agama. Semuanya bersifat sementara, berwaktu, dan berubah. Ijtihad membuka jalan untuk terjadinya ‘perluasan’ dan ‘pengembangan’ dalam tafsir keagamaan.

Seiring bergulirnya waktu dan berubahnya zaman, dibarengi kebutuhan manusia yang terus berkembang, bahkan lebih kompleks. Maka, hajat manusia terhadap pemahaman agamanya harus senantiasa diperbarui dan dikontekstualisasikan. Oleh karenanya, perluasan dan pengembangan dalam tafsir agama menjadi niscaya dilakukan. Sebab, tafsir yang diproduksi pada masa silam dan dianggap benar pada masanya, tidak menutup kemungkinan tidak relevan dengan masa kini.

Namun, sebagaimana dikatakan Hasan at-Turabi dalam ‘Tajdîd al-Fikr al-Islâmi’ bahwa ijtihad dalam Islam harus dilakukan dengan syarat mengkompromikan teks dengan konteksnya. Karena, tanpa adanya upaya seperti itu, agama akan menjadi doktrin mati yang tak berdaya ketika dihadapkan pada realitas di mana agama itu ada dan berkembang.

Jika cara keberagamaan kita dari masa ke masa tidak mengalami pembaharuan dan peremajaan, dalam arti, ijtihad tidak memungkinkan. Maka agama ketika itu juga akan mengalami stagnasi dan pengkerdilan. Agama tidak lagi berfungsi sebagai alat emansipatoris dan sistem yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, tapi malah melorot melayani hasrat kemanusiaan yang paling primitif, biadab dan tak bertanggungjawab.

Teks dan Konteks

Memahami agama melaui teks dan konteksnya akan membawa agama pada perannya sebagai sumber inspirasi bagi manusia, bukan penjara yang mengerangkeng umatnya untuk bebas menafsir dan berpikir. Dalam tafsir agama, korelasi antara teks dan konteks harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga teks lahir dari sebuah konteks yang kemudian membentuk hukum, keputusan, perintah dan larangan.

Munculnya segenap fatwa-fatwa ulama dari masa ke masa tidak serta merta lahir dari sebuah ruang hampa. Ia lahir dari sebuah sebab yang mendorongnya untuk muncul. Kisah yang dialami Imam Syafi’i misalnya, dengan berani ia merubah pendapatnya, qaul qadim ketika ia di Bagdad dengan qaul jadid ketika ia berada di Mesir. Ini terjadi karena perbedaan konteks dan semangat zaman yang dihadapi Imam Syafii berbeda, yaitu Bagdad dan Mesir. Dalam qaidah fikih dikatakan “Taghayur al-Hukmi bi Taghayur al-Amkân wa al-Azminati”, perubahan hukum disebabkan karena perubahan tempat dan waktu.

Berkaitan dengan hal di atas, tesis Abdullahi Ahmed An-Na’im sepertinya mendapatkan konteksnya yang tepat. Ia menegaskan bahwa syariat Islam adalah sistem yang dinamis, berkembang, dan bergerak seiring zaman dan waktu yang dihadapinya. Dengan memaknai syariat sebagai tata nilai yang dinamis, maka dengan sendirinya ia (syariat) akan menyesuaikan dirinya dengan realitas (konteks) yang tengah dihadapi umat manusia. Ini berarti, dinamika syariat terletak pada bagaimana kita dapat mengkompromikan teks dengan konteksnya, tanpa ada yang mengungguli dan mendominasi. Sebab, dominasi teks atas konteks akan membuat agama menjadi kaku, kering, dan kehilangan makna sosialnya. Begitu juga sebaliknya, dominasi konteks atas teks akan menjadikan agama profan dan kehilangan dimensi spiritualitasnya.

Tak dapat dipungkiri, dengan mengkompromikan teks dan konteksnya dalam seluruh perwujudan pemahaman agama dan kebudayaanya, Islam akan selalu menjadi agama yang menyejarah dan fenomenal dari masa ke masa. Hal ini sesuai dengan semboyan yang menyatakan ‘al-Islam Shalihun likulli Zamanin wa Makanin’, Islam adalah agama yang sesuai dengan setiap zaman.

Karena itulah, para cendikiawan muslim ternama seperti; Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Nasr Hamid Abu Zaed, Fazlurrahman, Hassan Hanafi, Muhammad Said al-Asymawi, Hasan at-Turabi, Mohammad Arkoun, Adonis, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, dan sejumlah ulama yang lainya mencoba merekonstruksi ajaran agama yang bersifat dogmatis dan statis. Mereka merubah ajaran yang memberikan jarak dengan zamanya, dengan cara mengkompromikan teks dengan konteksnya. Bagi mereka, munculnya dogmatisme agama disebabkan karena efek dari tekstualisme dan skriptualisme yang mengabaikan konteks zamanya. Dan ini akan membawa umat Islam kepada kemandegan berpikir, menghilangkan elan vital gerak, dan mengikis semangat untuk berkarya.

Sebagai umat yang beragama dan bertanggung jawab dalam memajukan agamanya, kita harus segera memperbaharui kekeliruan ke arah yang lebih baik. Sebab jika dogmtisme dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengarah pada kezumudan berpikir, ketergantungan dan selalu bersikap apatis. Tanpa adanya upaya kontekstualisasi pesan keagamaan, agama akan semakin mengasingkan manusia dari kenyataan hidupnya. Agama akan mengalami pembusukan dari dalam dan dengan sendirinya akan terlibat ketegangan dengan perkembangan zaman. Kita tidak menginginkan agama memasung umatnya sendiri, hanya karena hukum-hukum agama mengabaikan konteks zamanya. Begitu pula kita tidak menginginkan agama yang melulu tekstual, dan skriptual hingga membuat agama terasa berada di atas awan yang tak menyentuh bumi.

Singkatnya, dalam memahami agama mengkompromikan teks dengan konteksnya merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga dengan demikian pemahaman agama akan lebih menzaman dan menyejarah. Dan dengan demikian pula dogmatisme agama yang selalu membawa pada kekerasan dan anarkisme akan dengan sendirinya hilang berubah menjadi agama yang cinta damai, santun dan beradab. Dengan mengkompromikan teks dan konteks, akhirnya perluasan dan pengembangan dalam ruang tasir keagamaan semakin dimungkinkan. Hanya dengan cara itulah roh agama akan kembali hidup.

Oleh Mohamad Asrori Mulky
Analis Religious Freedom Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta

Penulis : Choirotun Chisaan

Penerbit : Lkis Yogyakarta

Cetakan : I, Maret 2008

Tebal : xvi + 247

Harga : Rp. 27.000

LESBUMI (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) merupakan lembaga seni-budaya yang lahir dari rahim Nahdhatul Ulama (NU) pada tahun 1962. Melalui lembaga ini para seniman dan budayawan muslim NU berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai agama, politik dan budaya.
Sejak itu, NU berani mengambil perjuangan seni dan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmenya.

Perlu diketahui, dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia, terdapat relasi yang sangat erat antara seni-budaya dan politik, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Pada satu kesempatan, seni-budaya dipandang sebagai produk sebuah proses politik di masanya, begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa kita temukan ketika terdapat beragam lembaga kesenian dan kebudayaan berafiliasi dengan partai politik.

Sebut saja misalnya, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dengan PNI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan PKI, Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) dengan Masyumi, Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK) dengan Partai Katolik, Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (PSII) dengan PSII, Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi) dengan Perti, dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) sendri dengan NU (halaman 15).

Ini mengisyaratkan bahwa seni-budaya pada tahun 60-an sangat berpengaruh di dunia perpolitikan bangsa Indonesia. Tak ayal, hubungan keduanya (seni-kebudayaan dan politik) telah memberikan energi progresif bagi masa depan bangsa Indonesia hingga kini, di mana peranya diperlukan sebagai political act.

Tentunya kita masih ingat perseteruan sengait antara Lekra dan Manikebu (Manifes Kebudayaan), di mana, Lekra yang berhaluan realisme sosialis mengusung jargon “politik adalah panglima”. Sementara Manikebu yang beraliran humanisme universal menolak jargon Lekra dan menjadikan “seni untuk seni”. Waktu itu, ketegangan antara Lekra dan Manikebu memberi dampak pada suhu politik Indonesia.

Pada saat itulah, Lesbumi yang berhaluan NU mengambil sikap di antara keduanya dengan menolak jargon “politik adalah panglima” dan “seni untuk seni”. Bagi Lesbumi, seni harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Islam. Pada titik ini, Lesbumi sebenarnya memberikan alternatif baru dalam berkesenian dengan memberikan tempat bagi unsur keagamaan (Islam) setara dengan kebudayaan melalui sebuah kontestasi seni budaya ketimbang sebuah pertarungan politik. Sikap tengah-tengah (moderat) nampaknya coba ditempuh oleh Lesbumi senada dengan garis ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi landasan politik NU.

Melalui ketiga tokohnya, Djamaludin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail Lesbumi coba menampilkan diri sebagai role model seniman muslim pada masanya. Mereka mengolah gerakan Lesbumi sebagai gerakan yang humanis dan religius. Inilah yang menjadikan Lesbumi tidak dapat digempur oleh PKI lewat Lekra di dalam lembaga kesenian.

Namun, kini Lesbumi hilang tanpa jejak, lenyap dari perbincangan sejarah seni-budaya dan politik Indonesia. Padahal, ia lahir pada masa yang krusial, era Soekarno dan menjadi salah satu lembaga yang mendorong perkembangan sejarah politik kebudayaan Indonesia. Tapi, kelahiran Lesbumi ini nampaknya dapat disebut sebagai, meminjam ungkapan Foucault, discountinuity yang hanya bisa dijelaskan dengan melihat perkembangan kontemporer NU pasca 1965 hingga pasca Soeharto. (halaman: viii).

Buku “Lesbumi, Strategi Politik Kebudayaan” karya Choirotun Chisaan ini menguak fenomena Lesbumi serta perkembangannya dalam sejarah politik kebudayaan di Indonesia. Bagi penulis buku ini, Lesbumi tidak saja dijadikan sebagai tempat seni-budaya, tapi juga sebagai lembaga pemersatu umat, dan cinta akan kebersamaan. Buku ini mempertanyakan, mengapa Lesbumi yang menjadi ikon pemberantas kebudayaan PKI, lenyap begitu saja?

Menurut penulis, Lesbumi menjadi lenyap karena kurangnya masyarakat santri memaknai arti seni-kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kebudayaan modern ikut berperan dalam menutup wadah seni-kebudayaannya. Ironisnya lagi, identitas khas Lesbumi dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan individu. Sejatinya, di tengah carut-marut suhu politik bangsa yang makin tidak menentu, peran dan keberadaan Lesbumi menjadi krusial untuk dioptimalkan kembali.