Oleh Mohamad Asrori Mulky
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta
Di tengah fenomena kemiskinan yang terus melanda bangsa kita, secara bersamaan pula pemerintah dihadapkan pada persoalan Ahmadiyah yang keberadaanya dianggap meresahkan warga, khususnya Umat Islam Indonesia.
Untuk saat ini, kasus Ahmadiyah dan kemiskinan menjadi persoalan yang sangat krusial untuk segera mendapatkan solusi. Mengingat persoalan Ahmadiyah terkait erat dengan keyakinan dan keimanan seseorang, sementara kemiskinan menyangkut kelangsungan hidup warga Indonesia secara keseluruhan.
Dua fenomena di atas mau tidak mau harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Mereka harus memutar otak untuk dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kita kemudian, persoalan mana yang harus mereka (pemerintah) dahulukan, menuntaskan kemiskinan atau meluruskan keyakinan Ahmadiyah? Karena dua kasus itu sangat mendesak dan butuh penyelesaian.
Sepertinya cukup sulit bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan dua persoalan tersebut secara bersamaan. Karena satu sama lain memiliki ruang lingkup yang berbeda, kemiskinan adalah persoalan sosial-kemasyarakatan sementara kasus Ahmadiyah adalah persoalan teologis. Tapi paling tidak pemerintah dalam hal ini harus berbuat tegas, cerdas dan bijak dalam menanganinya.
Pemerintah Harus Tegas
Menghadapi dua kasus di atas, ketegasan dan kecerdasan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Karena dua kasus itu sangat berpotensi melahirkan stabilitas keamanan yang buruk dan mengganggu kenyamanan bangsa kita. Jangan sampai gara-gara dililit kemiskinan, kasus pembunuhan terhadap anak kandung kembali terulang sebagaimana yang pernah terjadi di Bekasi dan Pekalongan. Atau gara-gara kasus Jama’ah Ahmadiyah seluruh Ormas Islam berkoalisi melakukan tindak anarkhisme, barbarisme, dan bentuk kekerasan lainya sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini.
Bila kita kaji lebih mendalam, tindakan di atas tidak saja merugikan orang lain, tapi juga mengancam wibawa bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa dunia lainya. Mereka akan menaruh asumsi negatif mengenai Indonesia sebagai bangsa yang brutal, biadab, dan tak beradab. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi pada menurunnya hubungan bilateral Indonesia kedapan. Maka pemerintah harus segera mengantisipasi sebelum semuanya terlanjur menjadi bubur.
Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, pemerintah harus segera menetapkan apakah keberadaan Ahmadiyah sah secara hukum untuk dapat berkembang di Indonesia atau tidak? Karena sejauh ini pemerintah belum bersikap tegas mengenai keabsahan mereka. Pemerintah baru menunda-nunda keputusan yang seharusnya keputusan itu segera diambil.
Bila kelompok Ahmadiyah dianggap tidak sah secara hukum negara dan agama, dalam arti tidak diterima di Indonesia, maka pemerintah harus memberikan solusi yang tidak merugikan akidah dan hak asasi mereka. Mungkin pemerintah bisa mengirim mereka ke negara di mana kelompok Ahmadiyah bisa berkembang sehingga mereka dapat mengekpresikan keyakinan mereka dengan bebas tanpa gangguan apapun. Namun sebelumnya pemerintah harus memberikan pemahaman kepada kelompok Ahmadiyah dengan jalan damai dan bijak. Bahwa mereka harus menerima segala keputusan pemerintah, tidak saja demi keselamatan dan kenyamanan mereka dalam beribadah tapi juga demi menjaga perasaan umat Islam Indonesia secara keseluruhan.
Dan bila kelompok Ahmadiyah dianggap sah menurut hukum negara dan agama, maka tugas pemerintah adalah memberikan pemahaman kepada Umat Islam Indonesia akan keabsahan mereka. Di samping itu pemerintah harus menjamin keselamatan kelompok Ahmadiyah dengan cara melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti aksi penyerangan, pengrusakan, dan tindak kekerasan lainya yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab..
Adapun soal penanganan kasus kemiskinan, pemerintah juga harus bersikap tegas, arip dan bijaksana. Mereka harus segera merealisasikan janji-janji pemilu, tidak sekedar diucapkan lewat mulut dan dituliskan dalam lembaran buku. Menimbang keadaan rakyat Indonesia sampai saat ini makin memperihatinkan; kita sering menyaksikan fenomena kelaparan, busung lapar dan gizi buruk. Melihat kenyataan seperti ini, kemiskinan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
Mungkin solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi yang maksimal kepada mereka yang hingga saat ini masih dalam kesulitan. Upaya ini harus dilakukan secara intensif dan berkala sebelum rakyat mendapatkan hidup yang layak dan normal.
Yang harus menjadi catatan pemerintah adalah pengentasan kemiskinan tidak kalah pentingnya dengan kasus pelurusan akidah Ahmadiyah. Karena kemiskinan tidak saja akan menambah jumlah pengangguran semakin banyak dan tindak kriminal yang makin merajalela. Tapi kemiskinan juga sangat berpotensi menjadikan seseorang kafir dan tidak lagi mempercayai agamanya.
Oleh karenanya pemerintah dalam menangani dua kasus ini harus segera memberikan solusi terbaik dengan bersikap tegas, cerdas, dan bijak. Menetapkan hukum yang berlaku dan mendahulukan kepentingan bersama dengan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Hanya dengan cara ini pemerintah akan mendapat wibawa dari rakyatnya. Semoga pemerintah kita dapat menyelesaikan dua kasus ini, disamping kasus-kasus lainya.
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta
Di tengah fenomena kemiskinan yang terus melanda bangsa kita, secara bersamaan pula pemerintah dihadapkan pada persoalan Ahmadiyah yang keberadaanya dianggap meresahkan warga, khususnya Umat Islam Indonesia.Untuk saat ini, kasus Ahmadiyah dan kemiskinan menjadi persoalan yang sangat krusial untuk segera mendapatkan solusi. Mengingat persoalan Ahmadiyah terkait erat dengan keyakinan dan keimanan seseorang, sementara kemiskinan menyangkut kelangsungan hidup warga Indonesia secara keseluruhan.
Dua fenomena di atas mau tidak mau harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Mereka harus memutar otak untuk dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kita kemudian, persoalan mana yang harus mereka (pemerintah) dahulukan, menuntaskan kemiskinan atau meluruskan keyakinan Ahmadiyah? Karena dua kasus itu sangat mendesak dan butuh penyelesaian.
Sepertinya cukup sulit bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan dua persoalan tersebut secara bersamaan. Karena satu sama lain memiliki ruang lingkup yang berbeda, kemiskinan adalah persoalan sosial-kemasyarakatan sementara kasus Ahmadiyah adalah persoalan teologis. Tapi paling tidak pemerintah dalam hal ini harus berbuat tegas, cerdas dan bijak dalam menanganinya.
Pemerintah Harus Tegas
Menghadapi dua kasus di atas, ketegasan dan kecerdasan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Karena dua kasus itu sangat berpotensi melahirkan stabilitas keamanan yang buruk dan mengganggu kenyamanan bangsa kita. Jangan sampai gara-gara dililit kemiskinan, kasus pembunuhan terhadap anak kandung kembali terulang sebagaimana yang pernah terjadi di Bekasi dan Pekalongan. Atau gara-gara kasus Jama’ah Ahmadiyah seluruh Ormas Islam berkoalisi melakukan tindak anarkhisme, barbarisme, dan bentuk kekerasan lainya sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini.
Bila kita kaji lebih mendalam, tindakan di atas tidak saja merugikan orang lain, tapi juga mengancam wibawa bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa dunia lainya. Mereka akan menaruh asumsi negatif mengenai Indonesia sebagai bangsa yang brutal, biadab, dan tak beradab. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi pada menurunnya hubungan bilateral Indonesia kedapan. Maka pemerintah harus segera mengantisipasi sebelum semuanya terlanjur menjadi bubur.
Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, pemerintah harus segera menetapkan apakah keberadaan Ahmadiyah sah secara hukum untuk dapat berkembang di Indonesia atau tidak? Karena sejauh ini pemerintah belum bersikap tegas mengenai keabsahan mereka. Pemerintah baru menunda-nunda keputusan yang seharusnya keputusan itu segera diambil.
Bila kelompok Ahmadiyah dianggap tidak sah secara hukum negara dan agama, dalam arti tidak diterima di Indonesia, maka pemerintah harus memberikan solusi yang tidak merugikan akidah dan hak asasi mereka. Mungkin pemerintah bisa mengirim mereka ke negara di mana kelompok Ahmadiyah bisa berkembang sehingga mereka dapat mengekpresikan keyakinan mereka dengan bebas tanpa gangguan apapun. Namun sebelumnya pemerintah harus memberikan pemahaman kepada kelompok Ahmadiyah dengan jalan damai dan bijak. Bahwa mereka harus menerima segala keputusan pemerintah, tidak saja demi keselamatan dan kenyamanan mereka dalam beribadah tapi juga demi menjaga perasaan umat Islam Indonesia secara keseluruhan.
Dan bila kelompok Ahmadiyah dianggap sah menurut hukum negara dan agama, maka tugas pemerintah adalah memberikan pemahaman kepada Umat Islam Indonesia akan keabsahan mereka. Di samping itu pemerintah harus menjamin keselamatan kelompok Ahmadiyah dengan cara melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti aksi penyerangan, pengrusakan, dan tindak kekerasan lainya yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab..
Adapun soal penanganan kasus kemiskinan, pemerintah juga harus bersikap tegas, arip dan bijaksana. Mereka harus segera merealisasikan janji-janji pemilu, tidak sekedar diucapkan lewat mulut dan dituliskan dalam lembaran buku. Menimbang keadaan rakyat Indonesia sampai saat ini makin memperihatinkan; kita sering menyaksikan fenomena kelaparan, busung lapar dan gizi buruk. Melihat kenyataan seperti ini, kemiskinan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
Mungkin solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi yang maksimal kepada mereka yang hingga saat ini masih dalam kesulitan. Upaya ini harus dilakukan secara intensif dan berkala sebelum rakyat mendapatkan hidup yang layak dan normal.
Yang harus menjadi catatan pemerintah adalah pengentasan kemiskinan tidak kalah pentingnya dengan kasus pelurusan akidah Ahmadiyah. Karena kemiskinan tidak saja akan menambah jumlah pengangguran semakin banyak dan tindak kriminal yang makin merajalela. Tapi kemiskinan juga sangat berpotensi menjadikan seseorang kafir dan tidak lagi mempercayai agamanya.
Oleh karenanya pemerintah dalam menangani dua kasus ini harus segera memberikan solusi terbaik dengan bersikap tegas, cerdas, dan bijak. Menetapkan hukum yang berlaku dan mendahulukan kepentingan bersama dengan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Hanya dengan cara ini pemerintah akan mendapat wibawa dari rakyatnya. Semoga pemerintah kita dapat menyelesaikan dua kasus ini, disamping kasus-kasus lainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar