Dimuat di Koran Jakarta, 20 Agustus 2008

Judul Buku : The True Life of Habibie; Cerita di Balik Kesuksesan

Penulis : A. Makmur Makka

Penerbit : Pustakan IIMaN

Cetakan : 1, Juni 2008

Tebal : xii + 456

Untuk mengenal seseorang lebih dekat, termasuk tokoh dunia dan nasional sekali-pun, berteman atau membaca riwayat hidupnya merupakan cara yang epektif untuk dilakukan. Buku A. Makmur Makka “The True Life of Habibie; Cerita di Balik Kesuksesan” ini adalah upaya maksimal dari sang penulis untuk mengenal siapa sebenarnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie itu.

B.J. Habibie adalah anak ke empat dari delapan bersaudara, dari suami istri Alwi Abdul Jalil Habibie dengan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, kota yang berjarak 155 km dari Ujung-Pandang. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, Habibie adalah anak yang pendiam, jujur, dan suka membaca buku. Ia mempunyai istri, yaitu Hasri Ainun Besari.

Semasa mengenyam dunia pendidikan, dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, Habibie terhitung sebagai murid yang baik dan berprestasi. Kecenderunganya pada ilmu-ilmu eksak, seperti matematika dan mekanika, menjadikan ia makin disenangi guru dan teman-temanya. Semua orang mengakuinya sebagai anak yang pintar, jenius, enerjik, berani, ramah, dan santun. Habibie adalah figur yang memiliki cita-cita besar. Cita-cita sejak kecilnya adalah “membuat kapal terbang”—yang dikemudian hari, yaitu sekarang cita-cita itu terwujud dengan baik.

Di Indonesia, Habibie adalah tokoh nasional yang sangat fenomenal. Dari orang tua hingga anak kecil semua mengenalnya. Namanya kerap menggetarkan orang yang mendengar, kepintaran dan kejeniusannya tak jarang membuat kagum banyak orang. Hingga para orang tua selalu mengidam-idamkan agar anaknya kelak menjadi seorang B.J. Habibie yang ahli dalam bidang tekhnologi agar dapat membuat kapal terbang.

Atas kejeniusan dan keahlianya dalam bidang tekhnologi, Habibie sering mendapat penghargaan dari luar negeri. Tercatat, banyak dari lembaga-lembaga berprestasi di dunia menganugerahkan dan menerima putra Indonesia ini sebagai kehormatan, antara lain “Gesseleschaft fuer Luft und Raumfahrt” (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerma Barat tahun 1983 yang menerimanya sebagai anggota kehormatan.

Ia juga diterima sebagai (fellow) “The Royal Aeronautical Society” London, Inggris, pada tahun 1983, angggota “The Royal Swedish Academy of Angineering Sciences” Swedia pada bulan Mei 1985, anggota “Academie Nationale de I’Air et de I’Espace”, Prancis bulan Juni 1985. Habibie juga mendapatkan Award Von Karman dari ICAS tahun 1992, setara Hadiah Nobel dalam dunia dirgantara. Edwar Warner Award dari ICAO diterima pada tahun 1994. sebelumnya, Februari 1986 ia diangkat menjadi anggota “The US Academy of Engineering” pada suatu upacara yang angung dan terhormat.

Namun demikian, kiprah Habibie tidak terbatas pada dunia ilmu dan tekhnologi saja, dalam panggung politik nasional-pun, ia juga memainkan peranan penting, yaitu pernah menjadi Wakil dan Presiden Republik Indonesia yang ke-3, menggantikan Presiden Soeharto waktu itu.

Terhitung sejak tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi, yang mengakibatkan ekonomi Indonesia menunjuk pada titik minus 5%, dan sebulan kemudian turun drastis menjadi minus 15%. Hal ini berakibat pada melonjaknya penduduk miskin menjadi 101 juta orang. Krisis ekonomi juga berakibat pada melonjaknya nilai tukar rupian mencapai Rp 10.000 per US$, pendapatan dari sektor minyak tidak lagi menjadi sumber pemasukan, dan kurangnya persediaan beras sampai 1,3 juta ton sehingga bahan-bahan makanan yang tersedia harganya tidak terjangkau oleh rakyat.

Dalam situasi bangsa seperti itulah Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3, tepatntnya setelah Presiden Soeharto memutuskan untuk berhenti dari jabatanya sebagai Presiden RI atas desakan mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam gerakan reformasi. Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.10, Habibie mengucapkan sumpah sebagai Preisden RI yang disaksikan banyak pihak.

Waktu itu, tugas mendesak Presiden Habibie adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Maka dengan segera ia menghimbau kepada seluruh Kabinet Reformasi Pembangunan-nya untuk melakukan percepatan reformasi dalam segala bidang, politik, ekonomi, keamanan, dan juga hukum.

Demikianlah sekilas mengenai Habibie yang kita kenal. Untuk lebih dalam mengenalnya, buku ini penting untuk dikonsumsi.

Oleh Mohamad Asrori Mulky,
Analis Religious Freedom Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.

Sebagai tata nilai yang menyeluruh, agama sejatinya tidak dipahami sebagai doktrin mati. Tapi sebagai prinsip-prinsip yang hidup, bisa dibaca, dan dilaksanakan secara kontekstual, kapan dan di mana-pun. Dengan begitu, keuniversalan dan keotentikan sebuah agama akan terus tetap terjaga, tidak termanipulasi, apalagi lapuk terkena hantaman zaman.

Pengontekstulisasian pesan keagamaan ini dianggap penting untuk diwujudkan, terutama dalam kaitanya dengan kondisi umat Islam yang sampai saat ini masih terperangkap dalam pusara dogmatisme dan fanatisme agama. Betapa tidak, kini, petuah ulama lebih dijadikan titik tolak kebenaran, dan perilakunya sebagai standar keimanan. Sementara daya kritis yang menjadi tuntutan dalam beragama dipandang sebagai yang tabu dan harus dihindari.

Maka tak heran, bila umat beragama makin terperosok ke dalam jurang taklid buta, di mana hal ini akan berimplikasi buruk pada pemahaman agama itu sendiri. Ajaran agama dianggap sesuatu yang tetap dan final, tidak bisa dirubah apalagi ditafsir kembali sesuai dengan kondisi zaman. Sebagai contoh, konsep jihad yang sejak semula berarti ‘pertahanan’ untuk menepis serangan musuh, malah dipahami sebagai ‘agresi atau perang fisik’. akibatnya, dengan dalih jihad, penyerangan, pemukulan, dan penganiayaan yang dilakukan sebagian kelompok terhadap kelompok lain dianggap sah dan benar.

Ayat-ayat jihad (perang) yang tersurat dalam alquran sering dijadikan alat legitimasi untuk menyerang umat lain. Seakan-akan alquran mengabsahkan sikap permusuhan, di mana yang satu dengan yang lainya saling diperhadapkan dan dipertentangkan. Jika demikian, berarti, umat beragama telah mengganti kemahakasihan Tuhan dan kerahmatan-Nya dengan kebengisan, kekejaman, dan kebiadaban. Maka, pada titik inilah konsep jihad harus dimaknai kembali dengan sesuatu yang manusiawi dan mengandung kemaslahatan.

Melihat kenyataan ini, kita sebagai umat yang beragama bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali roh agama, yaitu dengan cara melakukan reinterpretasi, pengontekstualisasian pesan agama, dan ijtihad. Singkatnya pembaruan dalam tafsir agama mesti terus dilakukan.

Ijtihad

Mohamad Iqbal dalam ‘Reconstructions of Religious Thought in Islam’ menegaskan bahwa inti pergerakan dalam Islam adalah Ijtihad. Dengan melakukan ijtihad pembaruan pemikiran dalam agama dimungkinkan. Dengan ijtihad segala nilai didobrak, didekonstruksi, dihancurkan, lalu disusun dan dibangun kembali. Tak ada yang mapanan dan permanen dalam pemahaman agama. Semuanya bersifat sementara, berwaktu, dan berubah. Ijtihad membuka jalan untuk terjadinya ‘perluasan’ dan ‘pengembangan’ dalam tafsir keagamaan.

Seiring bergulirnya waktu dan berubahnya zaman, dibarengi kebutuhan manusia yang terus berkembang, bahkan lebih kompleks. Maka, hajat manusia terhadap pemahaman agamanya harus senantiasa diperbarui dan dikontekstualisasikan. Oleh karenanya, perluasan dan pengembangan dalam tafsir agama menjadi niscaya dilakukan. Sebab, tafsir yang diproduksi pada masa silam dan dianggap benar pada masanya, tidak menutup kemungkinan tidak relevan dengan masa kini.

Namun, sebagaimana dikatakan Hasan at-Turabi dalam ‘Tajdîd al-Fikr al-Islâmi’ bahwa ijtihad dalam Islam harus dilakukan dengan syarat mengkompromikan teks dengan konteksnya. Karena, tanpa adanya upaya seperti itu, agama akan menjadi doktrin mati yang tak berdaya ketika dihadapkan pada realitas di mana agama itu ada dan berkembang.

Jika cara keberagamaan kita dari masa ke masa tidak mengalami pembaharuan dan peremajaan, dalam arti, ijtihad tidak memungkinkan. Maka agama ketika itu juga akan mengalami stagnasi dan pengkerdilan. Agama tidak lagi berfungsi sebagai alat emansipatoris dan sistem yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, tapi malah melorot melayani hasrat kemanusiaan yang paling primitif, biadab dan tak bertanggungjawab.

Teks dan Konteks

Memahami agama melaui teks dan konteksnya akan membawa agama pada perannya sebagai sumber inspirasi bagi manusia, bukan penjara yang mengerangkeng umatnya untuk bebas menafsir dan berpikir. Dalam tafsir agama, korelasi antara teks dan konteks harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga teks lahir dari sebuah konteks yang kemudian membentuk hukum, keputusan, perintah dan larangan.

Munculnya segenap fatwa-fatwa ulama dari masa ke masa tidak serta merta lahir dari sebuah ruang hampa. Ia lahir dari sebuah sebab yang mendorongnya untuk muncul. Kisah yang dialami Imam Syafi’i misalnya, dengan berani ia merubah pendapatnya, qaul qadim ketika ia di Bagdad dengan qaul jadid ketika ia berada di Mesir. Ini terjadi karena perbedaan konteks dan semangat zaman yang dihadapi Imam Syafii berbeda, yaitu Bagdad dan Mesir. Dalam qaidah fikih dikatakan “Taghayur al-Hukmi bi Taghayur al-Amkân wa al-Azminati”, perubahan hukum disebabkan karena perubahan tempat dan waktu.

Berkaitan dengan hal di atas, tesis Abdullahi Ahmed An-Na’im sepertinya mendapatkan konteksnya yang tepat. Ia menegaskan bahwa syariat Islam adalah sistem yang dinamis, berkembang, dan bergerak seiring zaman dan waktu yang dihadapinya. Dengan memaknai syariat sebagai tata nilai yang dinamis, maka dengan sendirinya ia (syariat) akan menyesuaikan dirinya dengan realitas (konteks) yang tengah dihadapi umat manusia. Ini berarti, dinamika syariat terletak pada bagaimana kita dapat mengkompromikan teks dengan konteksnya, tanpa ada yang mengungguli dan mendominasi. Sebab, dominasi teks atas konteks akan membuat agama menjadi kaku, kering, dan kehilangan makna sosialnya. Begitu juga sebaliknya, dominasi konteks atas teks akan menjadikan agama profan dan kehilangan dimensi spiritualitasnya.

Tak dapat dipungkiri, dengan mengkompromikan teks dan konteksnya dalam seluruh perwujudan pemahaman agama dan kebudayaanya, Islam akan selalu menjadi agama yang menyejarah dan fenomenal dari masa ke masa. Hal ini sesuai dengan semboyan yang menyatakan ‘al-Islam Shalihun likulli Zamanin wa Makanin’, Islam adalah agama yang sesuai dengan setiap zaman.

Karena itulah, para cendikiawan muslim ternama seperti; Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Nasr Hamid Abu Zaed, Fazlurrahman, Hassan Hanafi, Muhammad Said al-Asymawi, Hasan at-Turabi, Mohammad Arkoun, Adonis, Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, dan sejumlah ulama yang lainya mencoba merekonstruksi ajaran agama yang bersifat dogmatis dan statis. Mereka merubah ajaran yang memberikan jarak dengan zamanya, dengan cara mengkompromikan teks dengan konteksnya. Bagi mereka, munculnya dogmatisme agama disebabkan karena efek dari tekstualisme dan skriptualisme yang mengabaikan konteks zamanya. Dan ini akan membawa umat Islam kepada kemandegan berpikir, menghilangkan elan vital gerak, dan mengikis semangat untuk berkarya.

Sebagai umat yang beragama dan bertanggung jawab dalam memajukan agamanya, kita harus segera memperbaharui kekeliruan ke arah yang lebih baik. Sebab jika dogmtisme dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengarah pada kezumudan berpikir, ketergantungan dan selalu bersikap apatis. Tanpa adanya upaya kontekstualisasi pesan keagamaan, agama akan semakin mengasingkan manusia dari kenyataan hidupnya. Agama akan mengalami pembusukan dari dalam dan dengan sendirinya akan terlibat ketegangan dengan perkembangan zaman. Kita tidak menginginkan agama memasung umatnya sendiri, hanya karena hukum-hukum agama mengabaikan konteks zamanya. Begitu pula kita tidak menginginkan agama yang melulu tekstual, dan skriptual hingga membuat agama terasa berada di atas awan yang tak menyentuh bumi.

Singkatnya, dalam memahami agama mengkompromikan teks dengan konteksnya merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga dengan demikian pemahaman agama akan lebih menzaman dan menyejarah. Dan dengan demikian pula dogmatisme agama yang selalu membawa pada kekerasan dan anarkisme akan dengan sendirinya hilang berubah menjadi agama yang cinta damai, santun dan beradab. Dengan mengkompromikan teks dan konteks, akhirnya perluasan dan pengembangan dalam ruang tasir keagamaan semakin dimungkinkan. Hanya dengan cara itulah roh agama akan kembali hidup.

Oleh Mohamad Asrori Mulky
Analis Religious Freedom Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta

Penulis : Choirotun Chisaan

Penerbit : Lkis Yogyakarta

Cetakan : I, Maret 2008

Tebal : xvi + 247

Harga : Rp. 27.000

LESBUMI (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) merupakan lembaga seni-budaya yang lahir dari rahim Nahdhatul Ulama (NU) pada tahun 1962. Melalui lembaga ini para seniman dan budayawan muslim NU berkumpul, berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai agama, politik dan budaya.
Sejak itu, NU berani mengambil perjuangan seni dan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmenya.

Perlu diketahui, dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia, terdapat relasi yang sangat erat antara seni-budaya dan politik, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Pada satu kesempatan, seni-budaya dipandang sebagai produk sebuah proses politik di masanya, begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa kita temukan ketika terdapat beragam lembaga kesenian dan kebudayaan berafiliasi dengan partai politik.

Sebut saja misalnya, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dengan PNI, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dengan PKI, Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) dengan Masyumi, Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK) dengan Partai Katolik, Lembaga Kebudayaan dan Seni Muslim Indonesia (PSII) dengan PSII, Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi) dengan Perti, dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) sendri dengan NU (halaman 15).

Ini mengisyaratkan bahwa seni-budaya pada tahun 60-an sangat berpengaruh di dunia perpolitikan bangsa Indonesia. Tak ayal, hubungan keduanya (seni-kebudayaan dan politik) telah memberikan energi progresif bagi masa depan bangsa Indonesia hingga kini, di mana peranya diperlukan sebagai political act.

Tentunya kita masih ingat perseteruan sengait antara Lekra dan Manikebu (Manifes Kebudayaan), di mana, Lekra yang berhaluan realisme sosialis mengusung jargon “politik adalah panglima”. Sementara Manikebu yang beraliran humanisme universal menolak jargon Lekra dan menjadikan “seni untuk seni”. Waktu itu, ketegangan antara Lekra dan Manikebu memberi dampak pada suhu politik Indonesia.

Pada saat itulah, Lesbumi yang berhaluan NU mengambil sikap di antara keduanya dengan menolak jargon “politik adalah panglima” dan “seni untuk seni”. Bagi Lesbumi, seni harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Islam. Pada titik ini, Lesbumi sebenarnya memberikan alternatif baru dalam berkesenian dengan memberikan tempat bagi unsur keagamaan (Islam) setara dengan kebudayaan melalui sebuah kontestasi seni budaya ketimbang sebuah pertarungan politik. Sikap tengah-tengah (moderat) nampaknya coba ditempuh oleh Lesbumi senada dengan garis ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi landasan politik NU.

Melalui ketiga tokohnya, Djamaludin Malik, Asrul Sani, dan Usmar Ismail Lesbumi coba menampilkan diri sebagai role model seniman muslim pada masanya. Mereka mengolah gerakan Lesbumi sebagai gerakan yang humanis dan religius. Inilah yang menjadikan Lesbumi tidak dapat digempur oleh PKI lewat Lekra di dalam lembaga kesenian.

Namun, kini Lesbumi hilang tanpa jejak, lenyap dari perbincangan sejarah seni-budaya dan politik Indonesia. Padahal, ia lahir pada masa yang krusial, era Soekarno dan menjadi salah satu lembaga yang mendorong perkembangan sejarah politik kebudayaan Indonesia. Tapi, kelahiran Lesbumi ini nampaknya dapat disebut sebagai, meminjam ungkapan Foucault, discountinuity yang hanya bisa dijelaskan dengan melihat perkembangan kontemporer NU pasca 1965 hingga pasca Soeharto. (halaman: viii).

Buku “Lesbumi, Strategi Politik Kebudayaan” karya Choirotun Chisaan ini menguak fenomena Lesbumi serta perkembangannya dalam sejarah politik kebudayaan di Indonesia. Bagi penulis buku ini, Lesbumi tidak saja dijadikan sebagai tempat seni-budaya, tapi juga sebagai lembaga pemersatu umat, dan cinta akan kebersamaan. Buku ini mempertanyakan, mengapa Lesbumi yang menjadi ikon pemberantas kebudayaan PKI, lenyap begitu saja?

Menurut penulis, Lesbumi menjadi lenyap karena kurangnya masyarakat santri memaknai arti seni-kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kebudayaan modern ikut berperan dalam menutup wadah seni-kebudayaannya. Ironisnya lagi, identitas khas Lesbumi dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan individu. Sejatinya, di tengah carut-marut suhu politik bangsa yang makin tidak menentu, peran dan keberadaan Lesbumi menjadi krusial untuk dioptimalkan kembali.

Kepentingan di Balik Krisis Tibet

Oleh Mohamad Asrori Mulky
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.

Judul Buku: Revolusi Tibet;
Fakta, Intrik dan Politik Kepentingan Tibet-China-Amerika Serikat

Penulis : Nurani Soyomukti

Penerbit : Garasi, Yogyakarta

Cetakan : I, Mei 2008

Tebal : 136 halaman

Tibet adalah negeri para biksu yang kerap mengajarkan kedamaian dan cinta-kasih. Namun, kali ini, dunia dikejutkan oleh sikap anarkisme para biksu, 10 Maret 2008 lalu. Para biksu yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, malah justru membuat onar di negeri yang mendapat julukan ”negeri atap dunia” itu.

Fenomena tersebut akhirnya mengundang pertanyaan besar, ada apa di balik aksi para biksu Tibet? Apakah aksi mereka murni untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan rakyat Tibet sendiri, yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Cina? Atau memang, aksi mereka sepenuhnya ditunggangi kepentingan pihak lain, seperti AS dan Cina, di mana keduanya sejak lama berhasrat memiliki kekayaan dan keasrian bumi Tibet?

Buku ”Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet, Cina, dan Amerika Serikat” karya Nurani Soyomukti ini menganalisa berbagai kekuatan politik dan kepentingan yang bermain di negeri para biksu itu, khususnya AS dan Cina sendiri. Oleh karenanya, buku ini memberikan analisa yang objektif dan menyeluruh mengenai kasus Tibet, yaitu dengan cara melihat Tibet dari berbagai aspek, kepentingan dan kekuatan politik yang bermain di sana.

Sejak peristiwa 10 Maret 2008 lalu, bahkan 49 tahun sebelumnya (1959) tarik menarik kepentingan antara AS dan Cina terlihat begitu jelas dan memanas. Ketika terjadi demonstrasi peringatan Pemberontakan Tibet yang dilakukan sebagian besar biksu, secara spontan Cina memberikan reaksi yang cukup keras. Pada saat itulah AS membesar-besarkan perlakuan Cina dan menganggapnya bentuk ”represif” dan ”melanggar HAM”.

Selain itu, AS juga diduga telah mempelopori kampanye ”Boikot Olimpiade Beijing” 2008. Hal ini dilakukan agar Olimpiade 2008 Beijing gagal hingga mencoreng reputasi Cina di hadapan masyarakat internasional. Dengan begitu, Cina akan mendapat cemoohan dan kritikan.

Dalam kasus Tibet ini, media juga ikut memblow-up secara besar-besaran. Dalam pemberitaanya, Cina lebih ditempatkan sebagai pihak tertuduh, sementara pihak demonstran Tibet mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Padahal, para demonstran sendiri dalam aksinya melakukan tindakan anarkis; pembakaran, penganiayaan, dan pengrusakan terhadap sejumlah rumah dan toko milik non-etnis Tibet. Bahkan aksi tersebut berujung pada penyerangan etnis non Tibet pada tanggal 14 Maret.

Dalam konteks ini, peran media dalam pemberitaan sangat merugikan pihak Cina. Sehingga muncul keyakinan dogmatis bahwa dalam sejarah Tibet, mereka selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Cina. Bila citra ini yang muncul di permukaan, maka AS dengan sendirinya mendapat keuntungan. Seakan-akan AS dengan sepenuh idealismenya membantu dan membela HAM di Tibet. Padahal dalam sejarah perjuangan HAM AS selalu bermakna standar ganda. Pasti teselip kepentingan yang keji di dalamnya.

Sebagai negara yang menjadi raksasa di kawasan Asia, Cina dianggap sebagai negara yang mengancam mada depan AS. Maka kasus tibet ini dijadikan momen oleh AS untuk menggulingkan pamor Cina dalam kancah dunia. Karenanya, AS sejak awal berusaha berada di pihak Tibet dan tak henti-hentinya membantu perjuangan rakyat Tibet melepaskan diri dari Cina, mungkin kalau Tibet merdeka AS akan dapat masuk ke wilayah itu untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya.

Yang menjadi kekhawatiran penulis buku ini, bahwa hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang diupayakan rakyat Tibet adalah harga mati dalam politik pergaulan antar bangsa. Tetapi apakah setelah Tibet merdeka akan terjadi pemenuhan hak-hak rakyat Tibet. Atau jangan-jangan setelah Tibet lepas dari Cina, modal AS akan masuk sehingga segala kandungan bumi Tibet menjadi milik modal internasional, aset medis tradisional Tibet akan menjadi hak paten kapitalis farmasi, atau kedepannya pandangan ekologis Buddhisme akan enyah oleh ideologi ekploitatif kapitalisme neoliberal yang akan dipaksakan Amerika Serikat.

Singkatnya, kemungkinan-kemungkinan terburuk inilah yang harus diwaspadai masyarakat Tibet. Jangan sampai keluar dari mulut macam, masuk mulut buaya.

Judul Buku: Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!

Penulis: Mohammad Amien Rais

Penerbit: PPSK Press (Yogyakarta)

Cetakan: 2008

Tebal: XV + 298 halaman

Di usia 10 tahun Reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional, Mohammad Amien Rais, tokoh reformasi menerbitkan buku ‘Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!’ yang isinya gugatan atas seluruh kinerja pemerintahan SBY-Kalla yang dinilainya pro-asing. Mantan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ini sadar bahwa kritik pedasnya tentu akan membuat gerah pemerintah. Walau demikian ia siap menerima segala konsekuensinya.

Sebagai intelektual sejati, Amien tak rela melihat nasib bangsa berada dalam ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan praktek penyelewengan kekuasaan yang makin parah. Melalui buku ini, Amien mencoba menjawab persoalan di atas dengan harapan dapat membuka mata hati dan pikiran pemerintah mengenai fenomena tragis yang sebenarnya terjadi di dalam negeri ini.

Mantan Ketua MPR RI ini dengan berani membeberkan sejumlah persoalan kebangsaan kita, seperti tumpukan hutang mencapai 148 miliar dollar AS, jumlah penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik mencapai 39,05 juta atau 109 juta orang versi Bank Dunia, 12 juta orang pengangguran, 4,1 juta anak terkena gizi buruk, 72 persen hutan Indonesia rusak, penanaman modal yang pro-asing, dan cengkeraman kekuatan asing yang menguasai aset-aset nasional (46,8 % laut dan lebih dari 50 % perbankan nasional dikuasai pihak asing, pembajakan telekomunikasi, dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Singapura yang telah merugikan Pertahanan Keamanan Indonesia).

Pembajakan aset negara yang dilakukan pihak Asing ini mengingatkan kita pada sejarah kolonialisme VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) tiga abad lalu yang berhasil mengeruk seluruh kekayaan alam bangsa Indonesia (waktu itu masih bernama Nusantara). Kini, sejarah itu seakan terulang kembali dalam bentuk dan wujudnya yang berbeda, dengan apa yang disebut sebagai imperialisme modern atau VOC modern yang dikemas dengan isu-isu globalisasi.

Amien menganalogikan VOC modern saat ini dengan tiga lembaga internasional yang dianggapnya sebagai imperialis negara-negara dunia ketiga, yaitu IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank), dan WTO (World Trade Organization). Tiga institusi pilar dunia ini nantinya akan menopang gerak laju globalisasi dengan berideologikan Washington Consensus (Konsensus Washington). Amerika, menurut Amien, dengan tiga tangan globalisasinya itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional—sekalipun tidak sama rata—ke dalam satu sistem pasar bebas tunggal (hlm 16).

Mereka membuat kontrak ekonomi dengan negara-negra berkembang yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, salah satunya adalah Indonesia, untuk diperas dan dieksploitasi. Di bawah kekuatan korporasi yang ditopang kekuatan politik internasional, mereka mampu mengendalikan dan menundukan negara-negara berkembang, di mana ketika ada negara yang masuk akan terasa sulit untuk ke luar dari kekuatan cengkeramanya.

Atas dasar itu, pemerintah Indonesia harus melakukan renegosiasi atas perjanjian kontrak pengelolaan pertambangan yang telah ditandatanganinya. Karena kontrak ini dinilai merugikan Indonesia dan menguntungkan para korporasi asing. Karena bagaimana-pun juga setiap perjanjian yang menghisap kekayaan negara demi kepentingan segelintir orang saja, hakikatnya adalah mental penjajah.

Agar bangsa ini terlepas dari jerat pihak asing, Amien menyeru seluruh bangsa Indonesia untuk menemukan kembali nasionalismenya yang hilang. Jangan sampai nasionalisme kita hanya bergelora pada penampilan luarnya saja, tanpa menyentuh persoalan inti dari sebuah bangsa. Amien menyontohkan nasionalisme olah raga, yaitu ketika PSSI melawan kesebelasan asing di Kejuaraan Piala Asia tahun 2007 lalu. Gemuruh riuh teriakan dan tepuk tangan pendukung tim Merah Putih seolah-olah akan meruntuhkan Stadion Istora Bung Karno.

Tapi di saat bersamaan kita lupa, mengabaikan nasionalisme politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, pendidikan, dan nasionalisme bidang kehidupan lainya. Karena tanpa mengintegrasikan seluruh nasionalisme ini, kita akan kehilangan rasa kemandirian, kebangsaan, dan jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Nasionalise olah raga bukan nasionalisme yang sebenarnya, ia bersifat simbolik dan hanya dapat dilihat orang dari luarnya saja.

Oleh karena itu, Amien mengibaratkan bangsa ini laksana rumah besar di pinggir jalan raya. Agar kelihatan cantik dan nyentrik kita malah berpikir bagaimana pagar rumah kita selalu terlihat bersih, mengkilat, dan tak berdebu. Namun ketika seluruh perabotan rumah tangga, bahkan istri dan anak-anak kita dicuri, kita malah diam saja. Begitulah sikap bangsa kita yang merelakan kekayaan alamnya diambil oleh pihak asing.

Maka, langkah mendesak untuk menyelamatkan Indonesia menurut Amien, pertama, mencari pemimpin alternatif yang bebas dan independen, berwawasan nasional dan internasional, serta diisi oleh kaum muda. Dan kedua, pemerintah seharusnya berani bertindak untuk melepaskan diri dari kekuatan korporasi asing dan membangun hubungan dengan negara-negara lainnya sebagai partner, bukan sebagai budak.

Di akhir buku ini, Amien mengingatkan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap merujuk pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah disepakati sejak awal berdirinya negara Indonesia. Yang kesemuanya telah disusun dalam lagu kebangsaan, simbol bendera Merah Putih, Bhineka Tunggal Ika, sumpah Sapta Marga bagi kalangan Polri dan TNI, serta nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila.

Buku ini penting dibaca, terutama oleh para pemerintah, politisi, birokrat, mahasiswa, dan seluruh anak bangsa Indonesia. Karena memberi penyegaran dan membuka lebar-lebar mata hati dan pikiran kita mengenai persoalan kebangsaan yang selama ini mungkin kita belum mengetahuinya. Dengan memahami buku ini, moga nasionalisme kita tetap bergelora hingga dapat mengembalikan kemandirian bangsa yang hilang.